MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menerima kunjungan para Dai dan Daiyah dari wilayah tersebut dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Muaro Jambi, baru-baru ini. Para Dai dan Daiyah menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan permintaan agar profesi mereka dapat diakomodir dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I, serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muaro Jambi. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut BKD menjelaskan bahwa saat ini formasi PPPK untuk Dai dan Daiyah belum tersedia. Namun demikian, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah daerah memperjuangkan hal tersebut.
“Dari hasil rapat, BKD menyampaikan bahwa formasi untuk para Dai dan Daiyah belum masuk dalam kategori PPPK. Meski begitu, kami akan terus mengupayakan agar nasib para Dai dan Daiyah ini mendapat perhatian lebih,” ujar Aidi Hatta.
Selain itu, Aidi Hatta juga menyoroti soal rendahnya honor yang diterima para Dai dan Daiyah di Muaro Jambi, yang saat ini berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.200.000 per bulan. Menurutnya, jumlah tersebut belum mencerminkan beban kerja para Dai dan Daiyah di lapangan.
Diketahui, jumlah Dai dan Daiyah di Kabupaten Muaro Jambi saat ini mencapai sekitar 160 orang. DPRD berkomitmen untuk memfasilitasi dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti secara konkret. (NNG)
Social Header